Berita BorneoTribun: Alexander Wilyo hari ini
iklan
iklan banner
Tampilkan postingan dengan label Alexander Wilyo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Alexander Wilyo. Tampilkan semua postingan

Senin, 13 April 2026

Deretan Tokoh Masyarakat Ketapang Bicara Hasil Kepemimpinan Bupati Alex dan Jamhuri

silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang dengan Bupati dan wakil Bupati beberapa waktu lalu
silaturrahmi tokoh masyarakat Ketapang bersama Bupati dan Wakil Bupati beberapa waktu lalu (istimewa). 

Ketapang (Borneo Tribun) - Sejumlah tokoh masyarakat di kabupaten Ketapang angkat suara menilai gaya kepemimpinan dan hasil yang sudah dicapai selama setahun oleh bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama wakil Bupati Jamhuri Amir.

Diantara nama tokoh yang berbicara itu adalah ketua MUi Ketapang, KH Moh. Faisol Maksum, ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Ketapang Heronimus Tanam dan tokoh sesepuh melayu Ketapang Abdulbad A Rani.

Ketua MUI Ketapang KH Moh. Faisol Maksum.

"Salah satu contoh yang dirasakan langsung masyarakat adalah perbaikan Jalan Pelang. Saya beberapa kali melintas di jalan tersebut, sekarang sudah lebih lancar. Aktivitas masyarakat terbantu, ekonomi juga ikut bergerak. Dari komunikasi dengan warga, mereka bersyukur dengan kondisi ini," kata Ustadz Faisal.

Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Ketapang, Heronimus Tanam.

Ia menilai sinergi antara Bupati dan Wakil Bupati berjalan baik, sehingga program-program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal.

Kami melihat keduanya tetap sejalan. Koordinasi berjalan baik dan program pembangunan terlaksana dengan lancar," ujar tokoh yang disapa Tanam itu. 

Sebagai mantan birokrat, Ia menanggapi anggapan yang menyebut peran Wakil Bupati kurang terlihat. Menurutnya, hal tersebut tidak tepat karena pembagian tugas antara Bupati dan Wakil Bupati telah diatur secara jelas.

"Tugas masing-masing sudah jelas sesuai aturan. Wakil Bupati memahami perannya sebagai politisi, sementara Bupati memiliki latar belakang birokrasi. Ini justru menjadi kekuatan," katanya.

Tokoh masyarakat Melayu Ketapang, Abdulbad A. Rani.

Sinergi kepala daerah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Bupati dan Wakil Bupati menjalankan perannya dengan baik. Pembagian tugas jelas dan secara umum sejalan dengan visi dan misi.

Menurutnya, pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang tepat meski dihadapkan pada tantangan, seperti keterbatasan anggaran.

"Kendala anggaran kita maklumi, tetapi arah pembangunan, terutama infrastruktur, tetap berjalan sesuai rencana," katanya. 

Abdulbad menilai latar belakang keduanya menjadi kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan. 

"Wakil Bupati berlatar belakang politisi, sedangkan Bupati berpengalaman di birokrasi. Ini kombinasi yang saling melengkapi," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

"Semua OPD harus duduk bersama menentukan prioritas, terutama infrastruktur. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Bupati yang kemudian mengambil keputusan," katanya. 

Selain itu, ia mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga peluang usaha dan lapangan kerja.

"Masyarakat tidak menuntut berlebihan, selain infrastruktur baik, yang penting ada peluang usaha dan lapangan kerja," ujarnya.

Abdulbad turut mendorong aparatur sipil negara (ASN) menjalin hubungan yang baik dengan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi.

"Media adalah mitra penting untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, katanya.

Para tokoh masyarakat berharap kekompakan antara Bupati dan Wakil Bupati dapat terus dijaga, sehingga pembangunan di Kabupaten Ketapang berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

"Secara umum, pembangunan tetap berjalan sesuai visi dan misi. Kekompakan ini harus dijaga bersama,” pungkasnya.

Jumat, 10 April 2026

Ria Norsan Tegaskan Percepatan Infrastruktur Ketapang Jadi Prioritas Hingga 2027

Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.
Gubernur Ria Norsan menegaskan percepatan pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan di Ketapang sebagai prioritas utama hingga 2027 untuk mendorong ekonomi daerah.

Ketapang — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk membenahi infrastruktur di Kabupaten Ketapang sebagai langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan serta meningkatkan konektivitas wilayah.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2027 yang digelar di Aula Utama Kantor Bupati Ketapang, Kamis (9/4/2026).

Menurut Norsan, pembangunan infrastruktur jalan, khususnya pada ruas Pesaguan–Kendawangan, menjadi salah satu prioritas utama karena memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami menyadari pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pada ruas jalan provinsi Pesaguan–Kendawangan yang memiliki peran strategis bagi aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Norsan.

Ia juga meminta dukungan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dan DPRD, agar pembangunan jalan tersebut dapat diselesaikan sesuai target pada tahun 2027.

Jalan Strategis Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Gubernur menilai Kabupaten Ketapang memiliki posisi penting sebagai salah satu lokomotif pembangunan di Kalimantan Barat. Hal ini didukung oleh luas wilayah yang besar serta potensi sumber daya alam yang melimpah.

Beberapa sektor unggulan yang menopang ekonomi daerah di antaranya:

Namun, menurutnya, optimalisasi potensi tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan yang menjadi penghubung utama antarwilayah.

Tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan terhambat, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Musrenbang Diminta Tidak Sekadar Formalitas

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Norsan juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyusun program pembangunan yang adaptif di tengah keterbatasan anggaran.

Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menjalankan program pembangunan.

Karena itu, ia menegaskan bahwa setiap program prioritas harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Musrenbang ini jangan hanya menjadi rutinitas, tetapi harus menghasilkan program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Bupati Ketapang Optimistis Pembangunan Bisa Dipercepat

Sementara itu, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyambut baik dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayahnya.

Ia mengungkapkan bahwa luas wilayah Kabupaten Ketapang yang mencapai lebih dari 30 ribu kilometer persegi menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama pembangunan jalan.

Menurutnya, kondisi geografis yang luas membuat rentang kendali pembangunan menjadi panjang dan membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Wilayah kami sangat luas, hampir setara dengan Jawa Tengah. Hal ini berdampak pada panjangnya rentang kendali pembangunan, khususnya pada infrastruktur jalan,” kata Alexander.

Meski menghadapi tantangan besar, ia tetap optimistis bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten mampu mempercepat pembangunan daerah.

Infrastruktur Jadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan

Melalui pelaksanaan Musrenbang RKPD, pemerintah daerah berharap perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih fokus pada penguatan infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dengan akses jalan yang lebih baik, diharapkan:

  • Mobilitas masyarakat semakin lancar

  • Distribusi logistik menjadi lebih efisien

  • Investasi daerah meningkat

  • Pertumbuhan ekonomi semakin cepat

  • Kesejahteraan masyarakat meningkat

Langkah percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dinilai sebagai strategi jangka panjang dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

FAQ (Pertanyaan Umum)

Apa fokus utama pembangunan di Kabupaten Ketapang?

Fokus utama adalah pembangunan infrastruktur jalan, khususnya ruas Pesaguan–Kendawangan yang dinilai strategis bagi konektivitas dan ekonomi.

Kapan target pembangunan jalan Pesaguan–Kendawangan selesai?

Pembangunan jalan tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Mengapa Ketapang menjadi prioritas pembangunan di Kalbar?

Karena memiliki wilayah luas serta potensi sumber daya alam besar seperti pertambangan bauksit dan perkebunan kelapa sawit.

Apa tantangan terbesar pembangunan di Ketapang?

Luas wilayah yang sangat besar menjadi tantangan utama dalam pemerataan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Apa harapan dari pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027?

Agar program pembangunan yang dirancang benar-benar menjadi prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Rabu, 08 April 2026

Geram, Bupati Alex Kecam Teror di Air Upas

Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Ketapang Alecander Wilyo Selasa (7/4/26) masalah teror di kecamatan Air Upas Ketapang.
Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin Bupati Ketapang Alecander Wilyo Selasa (7/4/26) masalah teror di kecamatan Air Upas Ketapang.

Ketapang (Borneo Tribun) - Rangkaian teror pembakaran rumah warga di kecamatan Air Upas Ketapang yang terjadi secara beruntun dalam beberapa hari belakangan ini disikapi Bupati Ketapang Alexander Wilyo.

Ia merasa geram dan resah atas ulah seseorang yang mengganggu ketenteraman masyarakat di Air Upas. Bupati menegaskan, Pemda akan aktif membantu Kepolisian menangkap oknum pelaku yang meresahkan tersebut. 

"Kami akan berperan aktif agar ada progres dalam penanganan kasus ini, sekaligus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Ketapang" ucapnya, Selasa (7/4/2026) saat mimpin Rakor masalah ini di kantor Bupati. 

Sebagai bentuk kehadiran pemerintah, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang terdampak.

"Kita jaga Ketapang ini bersama-sama. Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab kita semua," katanya

Data yang dicatat mengungkapkan, sebanyak 37 kejadian di Desa Petuakan dan Desa Gahang sejak Februari 2025 hingga April 2026.

Rinciannya meliputi 30 kasus pembakaran pondok, 4 kasus penembakan menggunakan senjata angin, 2 kasus pembakaran alat berat, serta 1 kasus pencurian. Mayoritas insiden terjadi pada malam hari, antara pukul 18.30 hingga 01.00 WIB.

Kapolres Ketapang, Muhammad Harris, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai langkah penanganan, mulai dari penyelidikan intensif, olah tempat kejadian perkara (TKP), hingga pemeriksaan sejumlah saksi.

Kepolisian juga meningkatkan patroli rutin dan dialogis, membentuk tim khusus untuk penjagaan dan pengintaian, serta melakukan penyisiran wilayah. Upaya pencarian pelaku turut dibantu dengan penurunan anjing pelacak dan penerbitan daftar pencarian orang (DPO).

"Upaya lainnya juga kami lakukan seperti penyisiran dan pencarian terhadap terduga pelaku, serta patroli di wilayah terdampak," ujarnya. 

Dalam proses penanganan, Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang telah mengamankan dua pelaku yang kini telah menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis. Meski demikian, pengembangan kasus masih terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan pelaku lain.

"Menjaga keamanan dan ketertiban dimulai dari desa. Semua pihak harus mengambil peran masing-masing,” ujarnya.

Minggu, 08 Maret 2026

Safari Ramadhan Wagub Kalbar Di Ketapang Bahas Infrastruktur dan Ekonomi Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

KETAPANG -- Safari Silaturahmi Ramadhan 1447 Hijriah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus berlanjut ke wilayah selatan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang yang disambut hangat oleh pemerintah daerah setempat.

Kunjungan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Ketapang pada Jumat malam (6/3). Bupati Ketapang Alexander Wilyo bersama Wakil Bupati Jamhuri Amir menyambut langsung kedatangan rombongan Wakil Gubernur beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kalbar.

Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian Safari Ramadhan yang tidak hanya bernuansa keagamaan, tetapi juga menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menegaskan bahwa Safari Ramadhan menjadi sarana untuk mempererat hubungan antar pemerintah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan daerah.

Ia menyampaikan bahwa sinergi antara Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Menurutnya, Kabupaten Ketapang memiliki peran strategis dalam perekonomian Kalimantan Barat. Wilayah ini dikenal memiliki potensi besar di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Krisantus juga menekankan bahwa momentum Ramadhan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Komitmen Percepatan Infrastruktur Dan Layanan Kesehatan

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Ketapang.

Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta fasilitas kesehatan.

Upaya ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah provinsi berharap pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah selatan Kalimantan Barat.

Ketapang Dinilai Berhasil Menjaga Kondusivitas

Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan melanjutkan Safari Ramadhan di Ketapang untuk memperkuat sinergi pembangunan, infrastruktur, dan ekonomi daerah bersama Pemkab Ketapang.

Wagub Krisantus turut memberikan apresiasi terhadap capaian pembangunan yang diraih Kabupaten Ketapang di bawah kepemimpinan Bupati Alexander Wilyo dan Wakil Bupati Jamhuri Amir.

Ia menilai kondisi daerah yang kondusif menjadi faktor penting dalam mendorong investasi serta pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Stabilitas daerah dinilai sebagai fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dukungan Provinsi Diharapkan Terus Menguat

Bupati Ketapang Alexander Wilyo dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap daerahnya.

Ia menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ketapang sejalan dengan program strategis yang dijalankan oleh pemerintah provinsi.

Alexander juga berharap dukungan dari Pemprov Kalbar terus ditingkatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur strategis dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah.

Momentum Ramadhan Pererat Kebersamaan

Rangkaian kegiatan Safari Ramadhan di Ketapang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan. Acara ditutup dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, serta salat Tarawih berjamaah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berharap hubungan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ketapang semakin kuat.

Kolaborasi yang solid diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kalimantan Barat yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Penulis: Muzahidin

Minggu, 30 November 2025

Sekda, Endak Ada Istilah Dewan Ngerjakan Proyek, Semuanya Urusan OPD

Bupati Alexander Wilyo dan Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh saat meninjau perbaikan jalan Pelang Batu Tajam
Bupati Alexander Wilyo dan Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh saat meninjau perbaikan jalan Pelang Batu Tajam.
Ketapang (Borneo Tribun) - Sekda Kalimantan Barat, Harison mengatakan bahwa pihak yang melakukan kegiatan pembangunan adalah para perangkat daerah masing-masing. Anggota dewan hanya sebatas mengusulkan program sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Kasus anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut), anggota DPRD Jambi, anggota DPRD Papua Barat, dan anggota DPRD Jawa Timur yang ramai-ramai ditahan karena korupsi dan kasus korupsi Dana Alokasi Khsusus (DAK) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) hendaknya jadi contoh nyata penyelewengan dana negara. 

Menurut Harison, usulan dari anggota dewan berasal dari hasil reses ataupun permintaan masyarakat sesuai dengan Dapil masing-masing. Usulan itu kemudian dirangkum oleh perangkat daerah termasuk dengan nilai besaran kegiatan yang jadi usulan. 

Sementara, pihak yang melaksanakan seluruh pembangunan-pembangunan termasuk bantuan adalah para kepala OPD teknis. 

"Sebenarnya besaran uangnya itu ditentukan oleh eksekutif, dewan hanya menyampaikan saja. Termasuk yang melaksanakannya pun para perangkat daerah terkait. Jadi endak ade istilah anggota dewan mengerjakan kegiatan-kegiatan di perangkat daerah,"ucap Harison, saat memberi sambutan dalam sebuah kegiatan Pemprov Kalbar pada 9 Sepetember 2025 di sebuah hotel di Pontianak. 

Menurut Harison, fenomena yang terjadi sekarang justru kebalikan dari aturan yang ada. Harison mengatakan, anggota dewan terlibat langsung melaksanakan kegiatan di OPD mulai kentara dan membuat perangkat daerah tidak nyaman. 

Padahal, jika suatu waktu terjadi masalah, justru para kepala perangkat daerah yang harus berhadapan dengan persoalan hukum. 

"Yang terjadi sekarang kan tebalek, mereka menyerahkan kegiatanya, kepada perangkat daerah, mereka juga menentukan besaranya, termasuk mereka juga yang mengerjakannya. Nanti kalau ada masalah, para kepala perangkat daerah ini yang bolak balek dipanggil aparat hukum," ucap Harison. 

Harison mengingatkan para kepala OPD untuk berhati hati mengelola kegiatan terutama bersumber dari kegiatan usulan DPRD atau dana Pokir karena saat ini menjadi atensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 

"Nah ini, sekarang sedang diplototi oleh lembaga KPK," ucap Harison.

Terpisah, Ketua DPRD kabupaten Ketapang, Achmad Soleh mengatakan fungsi dan tujuan Pokir itu untuk menyerap dan mengakomodir usulan-usulan masyarakat pada waktu anggota DPRD melakukan Reses. Usulan ini nantinya akanmasuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 

"Dari situlah nanti akan dibahas sama sama dengan Pihak TAPD dan Banggar DPRD," kata Sholeh, Minggu sore (30/11/2025) di Ketapang..

DPRD Ketapang memahami isi Surat Edaran dari lembaga KPK nomor 2 tahun 2024 tentang larangan penyalahgunaan dana Pokir. 

Menurut Soleh, himbauan ini dipahami bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah, khususnya di kabupaten Ketapang.

Soleh menegaskan, sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPRD Ketapang menyadari betul bahwa amanah publik yang diemban menuntut integritas dan tanggung jawab moral yang tinggii.

"Lembaga DPRD Ketapang berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah; membangun sinergi konstruktif dengan eksekutif dan aparat penegak hukum, tanpa mengurangi fungsi kontrol DPRD sebagai lembaga representatif rakyat," pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin

Rabu, 12 November 2025

Mantan Timses Pilkada dan 2 Pejabat Tinggi di Pemda Ketapang Dilantik Bupati

Mantan Timses Pilkada dan 2 Pejabat Tinggi di Pemda Ketapang Dilantik Bupati
Mantan Timses Pilkada dan 2 Pejabat Tinggi di Pemda Ketapang Dilantik Bupati.
Ketapang (Borneo Tribun) - Bupati Ketapang Alexander Wilyo melantik tiga orang dewan pengawas (Dewas) BLUD RSUD Agoesdjam Ketapang pada Selasa ini (11/11/2025).

Pelantikan 3 orang ini guna mengisi kekosongan posisi Dewas karena Dewas sebelumnya habis masa jabatan.

Dari tiga orang itu, ada nama Pandi Ismar yang dikenal publik sebagai politisi partai PAN Ketapang. Partai ini bagian dari salah satu partai pengusung pasangan Alexander Wilyo Jamhuri Amir saat Pilkada Ketapang tahun lalu.

Sebelum bergabung di PAN Ketapang, diketahui dari beberapa orang yang memberikan informasi, kalau Pandi Ismar pernah bergabung di partai Golkar Ketapang. Ia juga aktif berkegiatan sosial di masyarakat.

Saat Pilkada itu, Pandi Ismar dikenal memang sebagai loyalis sejati pasangan Alex - Jamhuri. Ia sangat gencar mengkampanyekan pasangan tersebut, sampai terpilih, Ia rajin mengawal beberapa urusan khusus yang dimandatkan padanya. 

Selain Pandi Ismar, ada juga 2 orang nama birokrat yang mengisi Dewas rumah sakit yaitu Kepala BPKAD, Donatus Franseda dan Asiten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Samsul Islami yang ditunjuk Bupati sebagai ketua Dewas.

Ketiga orang ini akan menjabat sebagai Dewas RSUD untuk periode 2025-2029 dengan fokus tugas membantu memberikan masukan kritik dan saran kepada manajemen rumah sakit.

Dalam.arahanya, Bupati Alex.menyampaikan bahwa Dewas berperan penting untuk mengawasi kinerja pelayanan rumah sakit dengan tujuan agar pelayanan publik semakin baik dan profesional. 

"Dewas ini bukan hanya formalitas tetapi kepanjangan tangan saya dan masyarakat dalam memastikan layanan rumah sakit berjalan baik," ujar Bupati Alex, Selasa (11/11/2025). 

Bupati meminta, agar Dewas dalam bekerja bersikap dapat berprilaku adaftif dan responsif atas kritik, saran dan masukan masyarakat baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui ragam media. 

"Dewas ini adalah bagian penting dari siatem pengawasan publik yang harus berjalan efektif," tandasnya.

Penulis: Muzahidin.

Senin, 10 November 2025

Tepis Isu Pergantian Posisi, Ketua Gerindra Ketapang HM Tegaskan, AW Kader Terbaik

Tepis Isu Pergantian Posisi, Ketua Gerindra Ketapang HM Tegaskan, AW Kader Terbaik
Ketapang (Borneo Tribun)  - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Ketapang Haji Mathoji (HM) menegaskan kabar peggantian dirinya kepada Alecander Wilyo (AW) tidaklah benar. 

HM mengatakan, kegiatan di Hambalang adalah acara partai berupa pengarahan atau taklimat dari ketua dewan Pembina partai. AW dikatakan HM hadir dengan kapasitas sebagai kader partai.

"Berita yang beredar itu Hoaks. Sampai hari ini, saya masih ketua sah Gerindra Ketapang. Belum ada perubahan," kata HM, Senin (10/11/2025). 

Menurut Mathoji, sebagai kader, AW murni diundang ke Hambalang  menghadiri kegiatan untuk mendengarkan paparan pengarahan atau Taklimat dari ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto.

Menurut dia, peserta Taklimat itu berlatar dari unsur pimpinan DPRD dan kader partai yang dianggap berasal dari Partai Gerindra. 

"Seperti pak AW itu sudah ber KTA (Kartu Tanda Anggota) Gerindra.  Jadi kehadiran beliau murni di undang untuk mendengarkan Taklimat berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah. Artinya kebijakan pemerintah daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Mathoji. 

Sebelumnya, sempat beredar terbatas berupa foto-foto bupati AW hadir di Hambalang.  Isu pun bergulir soal adanya perubahan atau pergantian posisi pengurus partai.


Tetapi, ditegaskan ketua DPC Gerindra Ketapang sekaligus wakil Ketua DPRD Ketapang, Haji Mathoji bahwa kabar tersebut tidak benar.

Muzahidin

Rabu, 10 September 2025

Pendapatan Menurun, Bupati Ketapang Sebut APBD Tahun 2026 Defisit 79,3 M

Penyerahan nota kesepakatan RAPBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Ketapang.
Penyerahan nota kesepakatan RAPBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati kepada Ketua DPRD Ketapang.
KETAPANG - DPRD Kabupaten Ketapang bersama dengan Bupati sudah melakukan persetujuan pengesahan APBD tahun anggaran 2026 pada Rabu, 10 September 2025 di gedung DPRD Ketapang. 

Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Syaidiannur didampingi para wakil-wakil ketua dan ketua DPRD Achmad Sholeh. Hadir juga bupati beserta unsur pimpinan daerah atau Forkopimda. 

Bupati menyebut, APBD 2026 akan mengalami defisit sebesar Rp 79,3 miliar. Hal ini karena pendapatan bersumber dari dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah menurun. 

"Direncanakan mengalami defisit sebesar  Rp. 79.321.207.198," ujar Bupati, Alexander Wilyo, Rabu (10/09/2025) dihadapan para anggota DPRD Ketapang. 

Menurut bupati, defisit terjadi karena  penerimaan yang direncanakan sebesar Rp. 2.034 triliun tidak cukup untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp 2,113 triliun. 

Bupati bilang, guna menutupi kekurangan ini, stategi yang dipakai adalah menggunakan dana sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya atau SILPA.  

"Defisit tersebut direncanakan akan dibiayai dari sisa lebih perhitungan Silpa tahun sebelumnya," kata mantan Sekretaris Daerah Ketapang ini. 

Ia menegaskan, seluruh belanja ini akan dipakai untuk menunjang visi misi dirinya dalam memajukan kabupaten Ketapang. 

"Anggaran belanja yang dialokasikan tersebut, juga merupakan upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih," tandasnya. 

Penulis: Muzahidin

Evaluasi Perbaikan Jalan Peku, Bupati Ketapang Sebut Masih Ada Perusahaan yang Belum Komitmen

Alexander Wilyo bersama dengan Kadis PUPR Deneri saat melihat progres pekerjaan ruas jalan Pelang Kepuluk (istimewa).
Ketapang - Bupati Ketapang Alexander Wilyo menyebut salah satu perusahaan di Ketapang belum memenuhi komitmenya  untuk gotong royong membantu memperbaiki ruas jalan Peku (Pelang Kepuluk) Batu Tajam. 

Bupati Alex pun mengingatkan soal kesepakatan yang sudah dibuat Pemda Ketapang sebelumnya di Jakarta bersama dengan petinggi perusahaan itu untuk dijalankan. 

Alex mengingatkan agar proses pekerjaan dipercepat, mengingat saat ini sedang masuk musim penghujan sehingga dikhawatirkan mengganggu proses pekerjaan jalan tersebut..

"Harapan saya mereka serius, konsisten dan komitmen, dengan kesepakatan yang kita buat di Jakarta," kata Alexander Wilyo, dikutip dari sorot10, Rabu (10/09/2025).

Berdasar penjelasan yang dirinya peroleh, perusahaan yang dimaksud itu saat ini sedang dalam proses tender guna melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan Peku Batu Tajam. 

"Informasi yang saya terima, saat ini mereka proses tender, semoga saja bisa dipercepat," ujarnya. 

Dirinya mengaku tak sungkan akan melakukan upaya lain terhadap perusahaan tersebut jikalau komitmen tidak dijalankan. 

"Kita akan lakukan langkah-langkah,  upaya lain, nanti saya akan minta pendapat dengan Forkopimda, pak Kapolres, pak Kajari dan pak Dandim untuk menyikapi hal ini," tegas Bupati. 

Bupati Alex menjelaskan, ruas jalan Pelang Kepuluk Batu Tajam dibagi dalam tujuh segmen. 

Saat ini, 6 segmen sedang dalam pengerjaan oleh pihak perusahaan yakni BGA grup, Cargil grup, Sinar Mas grup, FR Grup, Nova grup dan CMI grup.

Sementara segmen 7 yang menjadi komitmen yang dikerjakan oleh grup Harita sampai sekarang belum dikerjakan. 

"Segmen 1 dikerjakan oleh PT Nova Segmen 2 BGA Grup, kemudian segmen 3 CMI grup, segmen 4 Sinar Mas grup, segmen 5 Cargill grup, segmen 6 FR grup dan segmen 7 perusahaan yang tidak masuk dalam grup," kata Alex. 

Diketahui, Bupati Ketapang sedang fokus memperbaiki jalan Peku sampai Batu Tajam. Salah satu caranya mengajak perusahaan swasta memakai dana CSR. 

Dalam surat edaran yang ditekenya dan beredar kepada beberapa perusahaan swasta, Alex menyampaikan, hal tersebut sebagai salah satu ikhtiar pihaknya menanggulangi persoalan infrastruktur di Ketapang. 

"Sebagai Bupati Ketapang, saya meminta agar perusahaan yang ada di Ketapang bisa memberikan dukungan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap perbaikan kerusakan ruas jalan di Ketapang," kata Alex. 

Rencana aksipun dilakukan dengan mengundang perusahaan rapat di kantor Bupati.

Dan, munculah kesepakatan pembagian segmen pekerjaan kepada beberapa perusahaan, salah satunya PT Harita grup. Namun sampai sekarang, perusahaan itu belum merealisasikan kesepakatan yang dibuat. Hal inilah yang membuat bupati geram. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 26 Agustus 2025

Dipimpin Bupati Alexander Wilyo, Ketapang Teratas Dua Hal

Ketapang -  Kabupaten Ketapang berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 memiliki peringkat nomor satu pada dua hal. 

Pertama, sebagai kabupaten termiskin. Dan kedua, sebagai kabupaten pemberi gaji Upah Minimum Kabupaten (UMK) tertinggi se Kalimantan Barat. 

Data BPS mencatat, angka kemiskinan di Ketapang pada tahun itu berjumlah 46,59 ribu jiwa. Sedangkan gaji UMK ditetapkan sebesar Rp. 3.396.267,26.

Penyebab angka kemiskinan yang tinggi ini diantaranya karena faktor tantangan geografis, persoalan infrastruktur sehingga aksesibilitas masyararakat masih rendah. 

Salah satu misi besar pemerintahan yang dipimpin pasangan Alexander Wilyo dan Jamhuri Amir ini adalah berfokus menggenjot infrastruktur dasar seperti jalan, sebagai ikhtiar mengurangi populasi warga miskin. 

Dipimpin Bupati Alexander Wilyo, Ketapang Teratas Dua Hal
Dipimpin Bupati Alexander Wilyo, Ketapang Teratas Dua Hal.
Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan membuat kebijakan "memaksa" kepada puluhan perusahaan yang berinvestasi di Ketapang untuk bergotong royong membangun bersama sama terutama jalan poros sebagai urat nadi masyarakat. 

Dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan diarahkan bupati Alexander Wilyo untuk mendorong perbaikan dan peningkatan jalan secara nyata ditengah kurang maksimal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tekait dengan tngginya angka gaji UMK ini dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan Barat, hal ini mengindikasikan keberpihakan Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang kepada masyarakat.

Kebijakan pelibatan sektor swasta dalam upaya membangun infrakstruktur serta penetapan batas minimal gaji UMK ini dinilai positif, adanya prinsip keberpihakan dan mengesankan transparansi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Sebagai informasi, berikut ini adalah daftar gaji UMK dinukil dari data BPS berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Nomor 937/Nakertran/Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kabupaten Sanggau Rp2.970.885
2. Kabupaten Kayong Utara Rp3.220.756
3. Kabupaten Ketapang Rp3.396.267,26
4. Kabupaten Kapuas Hulu Rp2.924.501
5. Kabupaten Melawi Rp2.953.711,47
6. Kabupaten Sintang Rp3.039.805
7. Kabupaten Sekadau Rp2.878.286
8. Kabupaten Landak Rp3.054.906
9. Kabupaten Bengkayang Rp3.062.260
10. Kabupaten Sambas Rp3.015.520
11. Kota Singkawang Rp3.074.566
12. Kabupaten Mempawah Rp2.878.286
13. Kabupaten Kubu Raya Rp2.878.286
14. Kota Pontianak Rp3.024.820

Penulis: Muzahidin

Rabu, 09 April 2025

Bupati Ketapang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD se-Provinsi Kalbar

Bupati Ketapang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD se-Provinsi Kalbar
Bupati Ketapang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD se-Provinsi Kalbar.

Ketapang — Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengikuti entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara video conference pada Rabu (9 April 2025), bertempat di ruang vicon di lantai basement Kantor Bupati Ketapang.

Entry meeting ini merupakan pertemuan awal antara tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan pihak pemerintah daerah. Tujuan utama kegiatan ini antara lain:

  1. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

  2. Menjalin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik

  3. Mengevaluasi sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah

  4. Menilai kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan keuangan pemerintah daerah

  5. Mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Barat menghimbau agar seluruh kepala daerah mendukung dan bersikap kooperatif dengan tim pemeriksa, khususnya dalam menyediakan data dan dokumen yang diperlukan agar proses audit dapat berjalan lancar. Ia juga menyampaikan harapannya bahwa pada tahun 2025, seluruh kabupaten dan kota di Kalbar bisa kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagaimana pada tahun sebelumnya.

Hadir dalam entry meeting itu seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.

Rabu, 28 Agustus 2024

Daftar Pilkada Hari Terakhir, Sekda AW Siap Letakan Jabatanya

Daftar Pilkada Hari Terakhir, Sekda AW Siap Letakan Jabatanya
Sekretaris daerah (sekda) Ketapang Alexander Wilyo (AW). (Borneotribun/Muzahidin)
KETAPANG - Sekretaris daerah (sekda) Ketapang Alexander Wilyo (AW) sudah menyiapkan surat pengunduran diri dari jabatanya lantaran maju dalam Pilkada Ketapang bersama dengan ketua DPC partai Hanura  yang diusung tiga partai politik yakni Hanura, Perindo dan PSI.

Hal tersebut diketahui saat Borneotribun mengkonfirmasi pada Rabu malam (28/04/24). Walau kata dia, surat tersebut baru Ia sampaikan besok. "Sesuai aturan. Besok, (29/08/24)," ujarnya singkat. 

Kepastian AW postif maju juga diungkapkan oleh sumber di lingkungan sekretariat Pemda Ketapang. Menurut sumber itu, hari Rabu (28/08/24), ada rapat tim Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) ASN. 

Sebagai pejabat pembina ASN, Sekda Alex tidak kelihatan hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati tersebut. Menurut dia, Sekda saat itu sedang berkemas merapikan barang-barang diruang kerjanya. 

Sementara itu, kepala BKPSDM Ketapang Sugiarto menjawab konfirmasi pencalonan sekda Alex mengatakan, pihaknya belum menerima surat permohonan pengunduran diri dari Sekda Alexander Wilyo.

"Sampai malam ini jam 20.00 belum ade di buat beliau ni," kata Sugiarto, Rabu 28/08/24).

Komisioner KPU Ketapang Ahmad Saufi ketika dihubungi menjelaskan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada pasal 7 ayat (2) huruf (t), bagi PNS, TNI l/Polri aktif wajib melampirkan surat pengundiran diri dari jabatanya ketika sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

"Kewajibannya harus mundur dan melampirkan surat mundur," kata Ahmad Saufi. 

Diketahui pasangan Alexander Wilyo - Jamhuri Amir mengantongi dukungan jumlah suara sah sebanyak 34.551 suara dengan rincian partai Hanura 17.921. Kemudian Partai Perindo sebanyak 11.467 dan partai PSI sebanyak 5.163 suara. 

Jumlah suara sah ini sudah terpenuhi dengan batas minimal syarat dukungan yakni 8.5 persen atau 26.223 suara. 

Penulis: Muzahidin

Sabtu, 10 Agustus 2024

Pekan Gawai Dayak X Kabupaten Ketapang Resmi Ditutup dengan Meriah

Pekan Gawai Dayak X Kabupaten Ketapang Resmi Ditutup dengan Meriah
Pekan Gawai Dayak X Kabupaten Ketapang Resmi Ditutup dengan Meriah.
KETAPANG - Pekan Gawai Dayak (PGD) X Kabupaten Ketapang resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S. STP., M.Si. Acara penutupan ini berlangsung Pada Sabtu, 10 Agustus 2024 di Rumah Adat Lawang Sembilan, Kecamatan Sungai Laur, dan ditandai dengan pemukulan gong oleh Alexander Wilyo, yang juga dikenal dengan gelar adat Raden Cendaga Pintu Bumi Jaga Banua.

Dalam sambutannya, Sekda Alexander Wilyo memberikan apresiasi tinggi atas pelaksanaan PGD X di Kecamatan Sungai Laur. Menurutnya, acara ini berlangsung sukses dan sangat meriah berkat kerjasama dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk kepala desa, pengusaha, dan tokoh masyarakat.

"Keberhasilan ini menunjukkan betapa kompaknya masyarakat Sungai Laur. Semua pihak terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan PGD X di sini," ungkap Sekda dengan penuh semangat.

Sekda juga menekankan bahwa Pekan Gawai Dayak bukan hanya milik etnis Dayak, melainkan milik seluruh masyarakat. Ia berharap agar masyarakat Kabupaten Ketapang semakin solid dan bersatu untuk melestarikan adat dan tradisi leluhur.

"Ke depan, saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang, khususnya masyarakat adat Dayak, dapat berdaulat secara ekonomi. Kabupaten Ketapang kaya akan sumber daya alam, dan kita harus bisa memanfaatkannya dengan baik," tambahnya.

Sekda juga menegaskan pentingnya masyarakat Ketapang untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi harus aktif berperan dalam kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa tidak ada alasan bagi masyarakat Ketapang untuk mengalami kemiskinan di tanah sendiri. "Kita harus sejajar dengan daerah lain yang sudah lebih dulu maju," katanya tegas.

Selain itu, Sekda menyoroti pentingnya berdaulat secara politik, dengan mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam hal politik, termasuk menjadi pemimpin di tanah sendiri.

"Saya berpesan agar masyarakat Kabupaten Ketapang tetap menjaga kekeluargaan, kekompakan, kebersamaan, dan persatuan," tutup Sekda Alexander Wilyo.

Pekan Gawai Dayak X Kabupaten Ketapang berlangsung dari 3 hingga 10 Agustus 2024 dan dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti lomba Pop Singer, Tari Dayak Kreasi, Peragaan Busana Dayak, Musik Sapek, Menyumpit, Pangkak Gasing, Tengkuyung Berambih, Rotan Segulung, Menumbuk Padi, dan Memasak Tradisional Dayak.

PGD X telah sukses merayakan kekayaan budaya Dayak dan memperkuat rasa kebersamaan di Kabupaten Ketapang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan menjadikan acara ini sebagai momen yang tak terlupakan!

Kamis, 27 Juni 2024

Sekda Ketapang Hadiri Penutupan TMMD Ke-120 di Desa Mayak

Sekda Ketapang Hadiri Penutupan TMMD Ke-120 di Desa Mayak
Sekda Ketapang Hadiri Penutupan TMMD Ke-120 di Desa Mayak.
KETAPANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si, menghadiri acara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Imbangan ke-120 yang berlangsung pada Jumat (07/06/2024) di Desa Mayak, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang. Penutupan TMMD ke-120 ini dipimpin langsung oleh Inspektur Kodam XII/Tanjungpura, Brigjen TNI Febriel B. Sikumbang, S.H., M.M., yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Dalam sambutannya, Sekda Ketapang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang kepada jajaran TNI, khususnya Kodam Tanjungpura dan Kodim Ketapang. Beliau mengapresiasi peran serta TNI yang telah mendukung pembangunan daerah melalui program TMMD, salah satunya di Desa Mayak. Program TMMD ini dinilai telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan infrastruktur desa dan kesejahteraan warga.

"Saya berharap program seperti ini dapat terus dilanjutkan dan diikuti oleh pihak-pihak lain. TMMD terbukti mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Semoga kerjasama antara Pemkab Ketapang dan TNI AD melalui TMMD serta Karya Bhakti TNI dapat terus dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Ini akan sangat membantu mempercepat pembangunan di Kabupaten Ketapang," kata Sekda Alexander Wilyo.

Selain upacara penutupan, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara seperti pemberian tali asih kepada masyarakat, pengobatan massal gratis, serta bazar murah yang menarik minat banyak warga setempat. Kehadiran Forkopimda Ketapang turut mewarnai acara, di antaranya Kapolres Ketapang, Danlanal Ketapang, Kajari Ketapang, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Forkompincam Muara Pawan dan tamu undangan lainnya juga hadir untuk memeriahkan kegiatan ini.

Program TMMD ke-120 ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan TNI dalam membangun desa-desa yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang. Dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang kuat, pembangunan di Kabupaten Ketapang diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. 

Senin, 10 Juni 2024

Sekda Ketapang Pimpin Apel Pagi, Beri Motivasi Kinerja ASN di Distanakbun

Sekda Ketapang Pimpin Apel Pagi, Beri Motivasi Kinerja ASN di Distanakbun
Sekda Ketapang Pimpin Apel Pagi, Beri Motivasi Kinerja ASN di Distanakbun.
Ketapang – Sebagai bentuk motivasi untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN), Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., memimpin apel pagi di halaman Kantor Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan (Distanakbun) Kabupaten Ketapang, Senin (10/6/2024).

Dalam arahannya, Sekda menekankan pentingnya menjaga semangat dan kinerja ASN. Menurutnya, apel pagi ini merupakan langkah untuk memberikan motivasi kepada seluruh pegawai agar selalu memberikan yang terbaik dalam tugasnya.

"Kita harus terus meningkatkan kinerja, terlebih sudah memasuki triwulan kedua. Saya minta agar seluruh pegawai dapat mengoptimalkan serapan fisik dan keuangan," ujar Sekda.

Sekda juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam upaya meningkatkan **Indeks Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, SAKIP adalah tolok ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga harus selalu dijaga dan ditingkatkan.

"Saya mendukung penuh tugas-tugas Distanakbun, baik di bidang pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Semua harus berjalan baik demi pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sekda berharap agar seluruh pegawai di Distanakbun terus kompak dan solid dalam melaksanakan tugas, karena menurutnya, dinas ini memiliki peran strategis yang sangat penting dalam pembangunan Kabupaten Ketapang.

"Semua OPD harus tetap semangat, kompak, dan solid dalam melayani masyarakat," tambahnya.

Lebih lanjut, Sekda juga menyinggung program **Optimalisasi Lahan Rawa (OPLA)** yang sedang dijalankan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Ketapang. Menurutnya, program ini sangat penting karena produksi dan produktivitas lahan pertanian di rawa masih rendah.

"OPLA adalah salah satu upaya kita dalam mempercepat penanganan darurat pangan. Dengan mengoptimalkan lahan rawa, kita berharap pendapatan petani di daerah ini bisa meningkat," jelas Sekda.

Program OPLA ini diharapkan dapat menjadi solusi atas rendahnya produktivitas pertanian di lahan rawa, yang selama ini menjadi tantangan bagi petani di Ketapang. Sekda berharap, melalui program ini, para petani bisa lebih sejahtera dan ketahanan pangan di daerah semakin kuat.

Dengan semangat kerja dan program-program yang dijalankan, Sekda optimis Distanakbun akan terus berkontribusi besar dalam pembangunan sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan di Kabupaten Ketapang.

Sekda Ketapang Buka Dialog Kewirausahaan dalam Rangka HUT ke-52 HIPMI

Sekda Ketapang Buka Dialog Kewirausahaan dalam Rangka HUT ke-52 HIPMI
Sekda Ketapang Buka Dialog Kewirausahaan dalam Rangka HUT ke-52 HIPMI.
Ketapang – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., membuka acara Dialog Kewirausahaan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-52 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Grand Zuri Ketapang, Senin (10/06/2024). Acara ini diprakarsai oleh HIPMI Ketapang dengan tema menarik: "Berjaye Di Kampong Sorang Berdaye di Kampong Orang."

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Ketapang berharap besar pada peran aktif HIPMI dalam membantu menumbuhkan dan memajukan dunia kewirausahaan di Kabupaten Ketapang. Dengan munculnya banyak pengusaha muda, Sekda optimis bahwa masa depan ekonomi daerah bisa berkembang pesat.

"Populasi anak muda di Ketapang mencapai 40-50%," jelas Sekda, "ini adalah potensi besar. Maju atau tidaknya Ketapang berada di tangan anak-anak muda." Ia pun menegaskan bahwa HIPMI punya tantangan besar di periode mendatang, terutama dalam meningkatkan kontribusinya bagi kemajuan Ketapang.

Dalam dialog tersebut, Sekda juga membahas kondisi infrastruktur di Ketapang, khususnya terkait perbaikan jalan Pelang – Batu Tajam. Menurutnya, perbaikan jalan ini sudah mulai dikerjakan, dan tim dari Bina Marga telah memeriksa langsung di lapangan.

"Kami fokus memperbaiki titik-titik yang rusak parah," ujarnya. Selain itu, pengaspalan juga sudah mulai dilakukan di ruas jalan Kepuluk – Sungai Melayu – Batu Tajam.

Sekda Ketapang juga menyampaikan langkah Pemda yang sedang mengusulkan pembentukan daerah otonomi baru. Wilayah yang diusulkan untuk pemekaran meliputi Jelai Kendawangan Raya, Matan Hulu, dan Hulu Aik. Meski saat ini moratorium masih berlaku, Sekda tetap optimis bahwa usulan ini akan membuahkan hasil di masa depan.

"Ke depannya, kami juga bercita-cita mengusulkan pembentukan Provinsi Tanjung Pura," ungkap Sekda. "Ini adalah mimpi besar kita bersama untuk masa depan Ketapang."

Dengan adanya dialog kewirausahaan ini, diharapkan semakin banyak generasi muda Ketapang yang terinspirasi untuk terjun ke dunia usaha, serta berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Selasa, 04 Juni 2024

Sekda Ketapang Buka Sosialisasi RAPERDA RTRW, Dorong Pengembangan Wilayah

Sekda Ketapang Buka Sosialisasi RAPERDA RTRW, Dorong Pengembangan Wilayah
Sekda Ketapang Buka Sosialisasi RAPERDA RTRW, Dorong Pengembangan Wilayah.
KETAPANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., mewakili Bupati Ketapang, membuka kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang digelar di Aula Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Ketapang Pada Selasa, 4 Juni 2024. Kegiatan ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam merencanakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Dalam sambutan tertulis Bupati Ketapang yang dibacakan oleh Sekda, disebutkan bahwa revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat diharapkan mampu mendorong pengembangan wilayah, meningkatkan keterpaduan antar sektor, serta memperkuat keserasian antar kawasan. 

"Pemkab Ketapang berharap revisi rencana tata ruang wilayah ini mampu menjadi pendorong utama untuk pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi, sehingga dapat bermanfaat bagi semua pihak," ujar Sekda.

Selain itu, Pemkab Ketapang juga menekankan pentingnya memperhatikan beberapa kebijakan mendasar dalam revisi tersebut, seperti kepastian batas wilayah, penetapan kawasan hutan, dan kebijakan lainnya. Hal ini diharapkan agar tidak ada masalah atau konflik dalam pemanfaatan ruang di masa mendatang.

"Setelah RTRW Provinsi ditetapkan, Kabupaten Ketapang akan menjadikannya sebagai acuan dalam menyusun RTRW Kabupaten, sehingga pembangunan di tingkat kabupaten pun dapat lebih terarah," jelas Alexander Wilyo.

Sekda juga mengingatkan pentingnya kerjasama dari semua pihak yang hadir, termasuk anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan tokoh masyarakat, agar dapat bersinergi dalam proses revisi RTRW ini.

"Kami berharap seluruh stakeholder dapat aktif berperan serta mendukung proses revisi RTRW ini, mengingat pentingnya hal ini bagi pembangunan daerah," tutup Sekda.

Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Ketapang, kepala perangkat daerah, serta berbagai tokoh masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mendukung proses revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya revisi ini, diharapkan pembangunan di wilayah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat bisa berjalan lebih baik, terintegrasi, dan sesuai dengan perencanaan yang matang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memegang peran penting dalam pembangunan wilayah, dan Pemkab Ketapang berharap revisi ini bisa mendorong perkembangan daerah secara menyeluruh. Sinergi dari semua pihak diperlukan agar revisi RTRW Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan dampak positif bagi pembangunan di masa mendatang.

Sabtu, 01 Juni 2024

Sekda Ketapang Resmi Menutup Pekan Gawai Adat Dayak Ke-IV Kecamatan Nanga Tayap Tahun 2024

Sekda Ketapang Resmi Menutup Pekan Gawai Adat Dayak Ke-IV Kecamatan Nanga Tayap Tahun 2024
Sekda Ketapang Resmi Menutup Pekan Gawai Adat Dayak Ke-IV Kecamatan Nanga Tayap Tahun 2024.
KETAPANG - Pekan Gawai Adat Dayak (PGAD) Ke-IV Kecamatan Nanga Tayap secara resmi ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., yang juga berperan sebagai Patih Jaga Pati Laman Sembilan Domong Sepuluh. Penutupan ini berlangsung Pada Sabtu, 1 Juni 2024 di Lapangan Sepak Bola Desa Tajok Kayong (Tebuar), meski sempat diguyur hujan.

Dalam sambutannya, Sekda Ketapang menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, di antaranya Dewan Adat Dayak (DAD) Nanga Tayap, Camat Nanga Tayap, panitia pelaksana, dan seluruh Kepala Desa di Kecamatan Nanga Tayap.

"Acara seperti ini tidak semua kecamatan bisa menyelenggarakannya. Nanga Tayap adalah salah satu kecamatan yang secara konsisten setiap tahun menggelar Pekan Gawai Adat Dayak, selain Kecamatan Simpang Hulu," ungkap Sekda.

Menanggapi harapan dari Ketua DAD Nanga Tayap terkait dukungan anggaran untuk acara Gawai Adat Dayak, Sekda meminta Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengalokasikan anggaran di tahun depan. 

“Tahun lalu kita juga sudah memberikan bantuan anggaran, dan saya minta agar setiap tahun hal ini terus kita prioritaskan. Tahun depan akan kita kawal agar dialokasikan,” tambahnya.

Selain itu, Sekda juga mengapresiasi deklarasi dari Ketua DAD Nanga Tayap yang mewakili masyarakat adat Nanga Tayap untuk mendukung penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kabupaten Ketapang yang akan digelar di Kecamatan Nanga Tayap pada akhir Juli 2024.

"Saya titip kepada Pak Camat Nanga Tayap agar dapat berkoordinasi dengan seluruh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda. Mari kita sukseskan MTQ tingkat Kabupaten ini," ajak Sekda.

Sekda juga menekankan pentingnya melestarikan adat dan budaya sebagai identitas masyarakat Dayak. Menurutnya, adat dan tradisi leluhur harus terus dirawat agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

"Adat dan budaya adalah jati diri kita. Jika kita meninggalkannya, maka kita juga akan kehilangan jati diri dan harga diri kita. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk bangga mengaku sebagai orang Dayak dan menunjukkan eksistensi kita, misalnya dengan memakai pakaian adat dan atribut lainnya," tutup Sekda.

Acara penutupan ini turut dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh penting, termasuk perwakilan dari BPKAD, Dinas PMPD, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Kesbangpol, Satpol PP, Camat Nanga Tayap beserta jajarannya, Kapolsek dan Danramil Nanga Tayap, seluruh kepala desa di Kecamatan Nanga Tayap, serta masyarakat setempat.

Dengan adanya acara seperti PGAD ini, diharapkan adat istiadat dan tradisi leluhur dapat terus dilestarikan, sehingga budaya Dayak tetap hidup dan berkembang di tengah kemajuan zaman.

Sabtu, 27 April 2024

Wacana Duet Alexander Wilyo - Firdaus Ramaikan Bursa Pilkada Ketapang, Sinyal Restu Boyman Harun

Wacana Duet Alexander Wilyo - Firdaus Ramaikan Bursa Pilkada Ketapang, Sinyal Restu Boyman Harun
Alexander Wilyo (batik), M Firdaus (baju putih) saat di suatu momen. (foto istimewa)
KETAPANG – Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Pontianak Muhammad Firdaus menjawab isu dirinya akan maju pada pilkada Ketapang tahun 2024 terkonfirmasi. Firdaus mengatakan jikapun ada peluang partai untuk mengusungnya, Ia mengaku lebih nyaman berpasangan dengan sekda Ketapang Alexander Wilyo sebagai Calon Bupati dan dirinya sebagai calon wakil.

"Andaikan saya dipercaya partai politik di Ketapang, saya lebih condong dengan pak sekda kita (Alexander) nyalon nantinya," jawab Firdaus saat dikonfirmasi, Sabtu (27/04/24).

Putra daerah kelahiran Kendawangan ini menjelaskan, ikhtiar komunikasi politik dengan beberapa elit partai baik di Ketapang maupun di Pontianak sudah dilakoninya. Saat ini katanya, Ia sudah ikuti tahapan penjaringan di partai PAN Ketapang dan partai Hanura. 

"Beberapa partai yang pengurusnya saya kenal sudah berkomunikasi. Semoga saja ikhtiar ini berhasil," ujar Firdaus. 

Saat ditanyakan alasan kuat dirinya ikut pilkada Ketapang, Firdaus mengatakan yakin dengan kemampuan diri serta jaringan yang dimiliki. Ditegaskanya, alasan lainya adalah sinyal restu anggota DPR Boyman Harun.

"Sebagai tokoh Kalbar, beliau (Boyman Harun) memberi sinyal agar saya maju ikuti proses dan tahapan di partai politik yang membuka pendaftaran Cabub-Cawabub," kata Firdaus. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 09 Januari 2024

Sekda Ketapang Pastikan Pembangunan Gor Mulai Tahun ini

Sekda Ketapang Pastikan Pembangunan Gor Mulai Tahun ini
Foto: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si. (Prokopim Setda Kab Ketapang/Borneotribun/Muz)
KETAPANG – Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang dalam mendukung keolahragaan di Ketapang Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ketapang Alexander Wilyo, S.STP.,M.Si menegaskan bahwa pembangunan Gedung Olahraga (GOR) akan dimulai pada tahun 2024 ini.

Menurut sekda, pembangunan GOR merupakan sebuah kebutuhan dan bentuk komitmen Pemkab  dalam mendukung kemajuan olahraga di Ketapang.

"Sesuai dengan statemen saya di banyak kesempatan, bahwa Pemda ingin membangun GOR. Di tahun ini keinginan tersebut mulai direalisasikan," kata sekda kepada awak media, pada Senin, (8/01/2024).

Sekda  menyebutkan, bahwa Pemkab. Ketapang telah mengalokasikan  anggaran pembangunan awal GOR di APBD 2024 ini. Adapun lokasi yang akan dibangun, kata sekda adalah  eks Terminal Giri Kusuma di Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan.

"Tahun ini alokasi anggaran Rp 5 Miliar untuk pembangunan pondasi awal GOR," ungkapnya.

Beliau menilai, GOR tersebut didesain sedemikian rupa agar dapat dipergunakan untuk berbagai cabang olahraga dan kepentingan positif bagi daerah.

"Luas lahan kurang lebih 2 hektar. Biaya pembangunan full desain sekitar Rp 18,7 miliar," jelasnya.

Kendati demikian, lanjut sekda, tahap pembangunan GOR ini merupakan stimulan agar pemerintah pusat dapat memberi dukungan dana untuk pembangunan full desain.

Sekda mengaku, Beliau juga sudah mengusulkan proposal pembangunan tersebut ke pemerintah pusat melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko saat berkunjung ke Ketapang beberapa waktu lalu.

"Masyarakat Kabupaten Ketapang sudah lama mengidamkan adanya GOR. Hasrat itu juga sama dengan yang diinginkan Pemkab Ketapang dan keinginan tersebut sudah dibarengi dengan ikhtiar berkomunikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini kementrian pemuda dan olahraga," pungkas sekda. (*/imtp/sh)